Pojokindonesia.id | Konawe – Pemerintah Kabupaten Konawe membuka pelaksanaan tahun anggaran 2026 dengan menggelar penilaian komprehensif atas kinerja pemerintahan sepanjang 2025.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST., bersama Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand, dalam Rapat Evaluasi Kinerja Kabupaten Konawe Tahun 2025 yang berlangsung di Aula BKPSDM, Senin (12/1/2026).

Rapat ini diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Konawe dan berlangsung secara mendalam. Selain menjadi ajang menilai capaian, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk merumuskan langkah strategis pemerintahan ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati Yusran Akbar menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik awal lahirnya terobosan baru di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia menilai, pendekatan kerja lama tidak lagi relevan menghadapi dinamika dan kompleksitas pembangunan daerah saat ini.
“Mulai tahun ini, setiap SKPD harus mampu menghadirkan inovasi program yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan hasil pembangunan,” ujar Yusran Akbar.

Ia menambahkan, evaluasi kinerja tidak cukup hanya berbasis laporan administrasi, tetapi harus diukur melalui output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Fokus utama yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan angka kemiskinan, sejalan dengan pelaksanaan 10 Program Strategis Pemkab Konawe.
Bupati juga memaparkan hasil pengamatannya selama melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah OPD. Menurutnya, pengawasan yang intens memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kinerja perangkat daerah.
“OPD yang sering disidak cenderung memiliki laporan kinerja yang lebih baik. Sementara yang jarang diawasi, kinerjanya relatif stagnan,” ungkapnya.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas, Bupati merencanakan pelaksanaan rapat terbatas evaluasi kinerja OPD secara rutin setiap bulan. Evaluasi tersebut tidak hanya menyasar OPD, tetapi juga pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Ia menegaskan bahwa proyek-proyek strategis daerah, seperti pembangunan Rumah Sakit Pratama, Pasar Induk Pangan, serta sejumlah proyek fisik lainnya, akan diawasi secara ketat dengan melibatkan BPKP dan Kejaksaan.
“Evaluasi bulanan juga berlaku bagi pihak ketiga, khususnya pada belanja modal. Bukan hanya mengejar progres fisik, tetapi juga memastikan transparansi dan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Dalam aspek penguatan tata kelola pemerintahan, Bupati mendorong pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah. Menurutnya, daerah yang memiliki lembaga diklat yang solid umumnya mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkesinambungan.
Selain itu, ia turut menyoroti pentingnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkantoran sebagai bagian dari etika pelayanan kepada masyarakat.
“Kualitas pelayanan publik berawal dari hal-hal sederhana, salah satunya kebersihan dan kelayakan kantor. Itu mencerminkan wajah pelayanan pemerintah,” pesannya.
Menutup arahannya, Bupati Yusran Akbar mengajak seluruh jajaran OPD untuk terus memperkuat kerja sama dan sinergi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Konawe yang telah dicanangkan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan ruang-ruang rapat sebagai sarana evaluasi internal yang berkelanjutan. (Red/Adm).
Tidak ada komentar